Penyerahan secara digital DIPA dan buku daftar alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 Bangka Belitung

Kanwil DJPb Kep. Bangka Belitung menyerahkan secara digital DIPA dan buku daftar alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 12 Desember 2023 yang diikuti oleh seluruh pejabat/ perwakilan satuan kerja se Propinsi Bangka Belitung. DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.  Dalam sambutan Kepala Kanwil DJPb Propinsi Bangka Belitung menyampaikan penyerahan DIPA 2024 dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu secara digitalisasi mulai dari penetapan anggaran sampai dengan proses penandatanganan yang dahulunya melalui 12 tahap proses penetapan anggaran menjadi 4 tahap. Semuanya dilakukan pada apliksi SAKTI dan OMSPAN otomatis aktif setelah DIPA diserahkan. 

Belanja negara tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi. Pj. Gubernur Bangka Belitung (Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si) menyampaikan agar fokus dalam penekanan angka kemiskinan ekstrim Bangka Belitung 2024 dengan target sasaran 8.000 jiwa dan penurunan angka stunting Babel dari 18,5% menjadi 14 %. Selain itu, konsistensi dalam peningkatan jumlah luasan tanam komoditas pangan sebagai upaya untuk mewujudkan mandiri pangan serta mendukung pengembangan komoditas penyumbang infalasi terbesar seperti cabai. Menumbuhkan semangat bertani masyarakat saat ini diperkirakan hanya 6% dari total jumlah penduduk Bangka Belitung tertentunya memerlukan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait dan juga penting menyelaraskan program pemerintah dan pemerintah daerah. 

Belajar dari tahun sebelumnya, tantangan dalam pengeloaan APBN adalah penumpukan belanja di akhir tahun yang berdampak pada realisasi, kendala administrasi proses penetapan pejabat pembendaharaan yang memperlambat proses pengadaan barang dan jasa serta pagu minus belanja pegawai. Harapan kedepannya APBN ini dapat dikelola dengan baik  dengan menjaga integritas dan dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.